Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan pengakuan bahwa negara mengakui Keesaan Tuhan. Dengan pengakuan ini berarti Pancasila mengakui dan menjamin rakyat Indonesia untuk melaksanakan aturan-aturan dan hukum agama sebagai konsekuensi tunutk pada aturan hukum yang disatukan oleh Tuhan yang Maha Esa.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
Sila ini menurut tokoh Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), M. Pattiasina, bahwa agama-agama mempunyai peran untuk menghindarkan negara dan produknya (legislatif dan eksekutif) dari kemungkinan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan keyakinan pokok agama-agama.
Pasal 29 UUD 1945 menegaskan jaminan yang sebaik-baiknya dari negara dan penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Ini berarti negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk aturan-aturan hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaannya.
Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah religious nation state, bukan negara agama (yang menganut suatu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius yang menempatkan ajaran agama sebagai sumber etik, moral dan spiritual, dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.
Dari aspek kerangka teori ilmu hukum, telah lama diakui adanya faktor agama yang mempengaruhi isi hukum dalam suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul, Inleiding tot de Studies van Het Nederlandse Recht, Prof L. J. Van Apeldoorn menyatakan: menurut pandangan yang dahulu tersebar dan masih dianut orang banyak. Tuhanlah merupakan sumber “isi” hukum. Itulah yang disebut pandangan theokratis. Pandangan ini sejalan dengan anggapan, bahwa pemerintah yang menetapkan hukum, bertindak sebagai Tuhan di dunia. Menurut pandangan yang lebih modern yang diperkenalkan oleh aliran historis dalam ilmu pengetahuan hukum yang muncul di Jerman pada abad XVIII, sebagai sumber isi hukum harus disebut kesadaran hukum suatu bangsa atau dengan perkataan lain, pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang disebut hukum. Pandangan ini bukan semata-mata hasil uraian budi, melainkan lambat laun tumbuh atas pengaruh berbagai faktor antara lain faktor agama, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.
Secara konkrit, Van Apeldoorn mengakui bahwa Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang konkordan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia berasal dari agama Kristen. Dalam perjalanan sejarah, kita tidak merasa bahwa BW, berasal dari agama Kristen. Kita telah menerimanya sebagai hukum positif.
Dalam perjalanan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia, telah disahkan berbagai Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat maupun Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah.
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut ada yang mengatur kebutuhan hukum masyarakat dan berlaku untuk semua warganegara. Sebagian Peraturan Perundang-undangan dapat pula berisi ketentuan yang berlaku bagi pencari keadilan dari pemeluk agama tertentu (Islam) sehubungan dengan kepentingan pelayanan administrasi, ketertiban, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang memerlukan alat kekuasaan negara (yudikatif).
Dalam proses pembentukan berbagai peraturan yang berlaku bagi semua warganegara, aspirasi nilai-nilai keagamaan pun diajukan untuk memperkaya substansi hukum yang berlandaskan nilai-nilai universal yang juga selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam pandangan agama-agama yang diakui eksistensinya di Indonesia. Perbenturan pandangan dalam proses tersebut, tidak selalu dapat dihindari. Oleh sebab itu diperlukan saling urun rembuk bersama untuk menyamakan persepsi mencari format keagamaan pembangunan hukum dalam format ideal kehidupan beragama di Indonesia.
Perbandingan Hukum Agama dengan Hukum Nasional
Hukum agama adalah hukum yang termuat dalam kitab suci termasuk sumber-sumber lain yang ditetapkan kemudian oleh pemahaman atau keputusan pemuka agama. Hukum agama selalu dan terutama dipandang sebagai nilai atau aturan yang sakral karena berasal dari sumber yang suci (kitab suci) yang merupakan firman Tuhan. Dalam ajaran Islam, hierarki tertinggi sumber hukum adalah Al-Qur’an (karena tidak diragukan lagi berasal dari Allah), urutan kedua Hadits (bersumber dari Rasulullah dengan kemungkinan kategori derajat (belum tentu) dari Rasulullah), urutan ketiga adalah Ijma’ (konsensus Ulama terhadap suatu masalah baik yang sudah ada hukumnya maupun yang belum ada ketentuan hukum sehubungan urgensi masalah tersebut untuk keperluan kebutuhan hukum kontemporer). Urutan keempat adalah Qiyas (analogi), hal keempat ini lebih bertitik tolak pada analogi penemuan hukum, karena dilihat dari otoritas pelakunya sangat terkait dengan hal yang ketiga, yakni Ijma’.
Hukum agama dalam Islam terbagi pada dua. Pertama Syariah yakni yang termaktub secara tekstual (dalam hal tertentu mencakup kontekstual) yang ada dalam sumber pertama yakni Al-Qur’an. Kedua Fiqh, yakni hasil pemahaman dengan penggunakan metodologi penemuan hukum yang standar terhadap kasus bahkan belum ada ketentuan dalam sumber pertama atau bahkan belum ada pada sumber hukum kedua (Hadits).
Pada kategori pertama, syariah umumnya dipahami sebagai suatu aturan yang tidak dapat diubah, baik jiwa, prinsip maupun ketentuan hukum (bentuk, jenis, dan sanksi hukumnya) karena yang menciptakannya adalah Allah (Syar’i). Pada kategori kedua, sehubungan dengan hasil nalar (ijtihad) manusia, maka dapat diubah terkait perubahan waktu dan tempat (kaidah hukum taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah).
Hukum-hukum yang tergolong pada kategori pertama tidak banyak. Menurut Abdul Wahab Khallaf sekitar 223 ayat Al-Qur’an yang mengetur hukum umumnya terkait ibadah (hubungan manusia dengan Allah). Pada kategori kedua, terutama aturan kehidupan bermasyarakat (muamalah), yang selalu dinamis, merupakan lapangan olah nalar (ijtihad) para pakar unutk menetapkannya.
Hukum nasional terdiri dari tiga komponen. Pertama, materi hukum, kedua struktur hukum (termasuk para penegak hukum, polisi, dan jaksa), ketiga kultur hukum yakni kesadasarn hukum masyarakat. Materi hukum lebih dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.
Nilai Agama dalam Hukum Nasional dan Nilai Hukum Nasional dalam Agama
Sebagaimana dikemukakan di atas, hukum agama bersifat sakral dan cenderung tidak dapat diubah. Nilai-nilai agama bersifat transenden dan permanen. Nilai agama bersumber dari kitab suci. Sanksi hukum agama sebagian berlaku dan dilaksanakan di dunia (sesuai proses peradilan yang dilaksanakan alat-alat kekuasaan negara) dan/atau pelaksanaan sanksinya di akhirat.
Hukum agama ada yang bersifat ibadah (yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah). Hukum ini bersifat permanen dan sanksinya di akhirat. Adapun yang bersifat muamalat (menyangkut hubungan manusia dengan sesama) mengalami dinamisasi dan dapat ditegakkan sanksinya melalui alat kekuasaan negara setelah menjadi bagian Peraturan Perundang-undangan.
Nilai-nilai universal hukum agama antara lain:
- nilai Ketuhanan;
- nilai kemanusiaan, artinya mahluk Tuhan adalah mahluk yang harus dijunjung tinggi kehormatan dan hak-hak kehidupannya;
- nilai kehidupan manusia adalah hak dasar yang utama dan tidak dapat dinegasi oleh aturan apapun atau oleh siapapun;
- nilai keadilan, berlaku adil terhadap siapapun dan menegakan keadilan dalam kondisi apapun, keadilan dengan dengan ketaqwaan;
- nilai amanah, kepemimpinan yang amanah merupakan dasar kepemimpinan yang universal.
Hukum nasional sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2004 bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila berisikan sila (nilai) Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 telah menentukan nilai (asas) yang harus dimuat adalah:
- Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Asas rasa keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
Di samping itu ada asas (nilai) lain terkait hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, dan asas praduga tak bersalah. Terkait hukum perdata, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik dalam hukum perjanjian, dan sebagainya.
Implementasi hukum agama (Islam) selama ini menjadi Peraturan Perundang-undangan didukung oleh kebijakan nasional yang tercantum dalam GBHN yang sejak tahun 1983 menggariskan adanya kadifikasi dan unifikasi hukum sejalan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat wawasan nusantara di bidang hukum mengarahkan bahwa hanya ada satu sistem hukum nasional mengabdi kepada kepentingan nasional. Dilihat dari pola penyerapan hukum agama (Islam) dalam Peraturan Perundnag-undangan, memunculkan pola:
Pertama terserapnya ajaran agama (Islam) berupa prinsip-prinsip universal dan berlaku bagi semua warga negara dan penduduk misalnya:
a. Tujuan pendidikan untuk meningkatkan ketaqwaan dalam UU No. 20 Tahun 1989 yang kemudian diganti menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Prinsip memelihara kehormatan jiwa manusia dan keturunan manusia terkait dengan masalah pengguguran kandungan, kehamilan di luar cara alami, transplantasi organ tubuh manusia, bedah mayat dalam UU No. 23 Tahun 1991 tentang Kesehatan.
c. Penyelamatan generasi muda dari penyalahgunaan obat dan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
d. Kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kedua terserapnya ajaran agama (Islam) dalam Peraturan Perundang-undangan karena diperlukan pengaturannya bagi pencari keadilan yang beragama Islam untuk teribnya administrasi, fasilitasi, dan pengawasan guna menghindari penyalahgunaan, dan penyelesaian sengketa.
Adapun Peraturan Perundang-undangan yang meregulasi bagi kepentingan tersebut:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007.
d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
f. Sedang dibahas RUU tentang Jaminan Produk Halal
Pola yang nampaknya sama dengan di atas, namun dilihat dari substansinya tidak saja melayani keperluan hukum satu golongan penduduk agama (Islam), namun lebih universal sehubungan prinsip-prinsip universalnya dan keberlakuannya dalam praktik di negara-negara lain, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah (Sukuk)
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pola khusus yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait keistimewaannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Peradilan Agama di Aceh yang disebut Mahkamah Syar’iyah mempunyai kewenangan di bidang:
a. Ahwal al syahsiyah (hukum keluarga)
b. Muamalah (hukum perdata)
c. Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan pada syariat agama
Keberlakuan ketiga bidang tersebut disyaratkan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan daerah yang disebut Qanun. Qanun yang terkait pelaksanaan syariat Islaam adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras (Khamr), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Perjudian (Maisir) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Mesum (Khalwat).
Mengatasi Pembenturan Hukum Agama dan Hukum Nasional
Pasal 29 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa negara melakukan jaminan yang sebaik-baiknya agar setiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Pengertian negara menjamin kemerdekaan adalah mengakui eksistensi agama yang ada, memberikan perlindungan terhadap ajaran agama dari penodaan dan terhadap pada pemeluknya, memberikan dorongan bantuan terhadap kegiatan pelaksanaan ajaran agama.
Bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap jaminan kemerdekaan beragama tercantum secara tegas dan jelas dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada Pasal 1 dinyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ancaman hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan dan/atau penodaan agama disebut dalam Pasal 4.
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yang berbunyi:
Pasal 156 a:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa.
Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jaminan eksistensi agama dan perlindungan terhadapa agama dan pemeluknya diatur dalam BAB VII Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Pasal 336 sampai dengan Pasal 334 yang intinya mengatur:
- Tindak pidana terhadap agama, berupa penghinaan terhadap agama, penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama.
- Tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah berupa gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, dan perusakan tempat ibadah.
Pengaturan ini belum ada dalam KUHP yang sekarang berlaku.
Dari segi pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait agama merupakan kewenangan organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. kemanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
Dengan ketentuan ini bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kehidupan keagamaan merupakan kewenangan yang tidak didesentralisasikan.
Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah berwenang mengatur hal yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Salah satu asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjadi koridor menghindarkan pembenturan materi hukum adalah adanya keterbukaan. Menurut Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam proses penyiapan Peraturan Perundang-undangan pada tahap penyusunan Naskah Akademis telah dimuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Pedoman penyusunan Naskah Akademis telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Koridor penting yang harus ditaati untuk menghindari perbenturan hukum agama dan hukum nasional sebagaimana pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa dalam bidang hukum, negara Pancasila menggariskan empat kaedah penuntun hukum nasional. Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan yang primordial. Maksud substantif dari penuntun ini adalah bahwa hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara, baik secara teritori maupun ideologi. Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan dengan cara-cara yang secara hukum atau prosedural dan fair. Pembuatan dan penegakannya tidak cukup hanya dengan menggunakan demokrasi yang didasarkan pada suara terbanyak tetapi juga harus sesuai dengan falsafah atau rechtsidee yang mendasarinya. Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai dengan upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang kaya dan yang miskin dengan proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas tapi tidak pernah seimbang denga sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuat. Keempat, tidak boleh ada hukum publik (mengikat komunitas yang ikatan primordialnya beragama) yang didasarkan pada ajaran agama tertentu sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin toleransi hidup beragama yang beradab